Antara Fungsi Diskominfo dan Peran Tim Sukses di Kabupaten Karawang
KARAWANG | KILATBERITA.COM |
Kabupaten Karawang tak lama lagi akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) yang akan digelar bulan November 2024 mendatang.
Diramaikan dengan dua pasangan calon (Paslon), yakni Aep Saepulloh - Maslani dan Acep Jamhuri- Gina Fadlia Swara, Pilkada Karawang bisa dipastikan akan berjalan dengan sejumlah tantangan dan potensi kerawanan.
Mengapa demikian, Pasalnya, dari kedua paslon yang akan berkontestasi, salah satunya adalah bakal calon bupati dari incumbent (petahana). Dimana dalam kebijakan yang dikeluarkannya berisiko terjadi konflik kepentingan politik. Misalnya mobilisasi birokrasi, pemanfaatan hibah, perbaikan infrastruktur dan bantuan sosial.
Sementara disisi lain, calon kepala daerah yang berlatar belakang sebagai petahana cenderung lebih mendapatkan perhatian dari masyarakat. Selain sudah berpengalaman menjabat, popularitas yang dimiliki juga turut memberikan kontribusi bagi potensi keterpilihan mereka di Pilkada.
Sehingga tidak sedikit tim sukses akan melakukan berbagai cara untuk memenangkan kandidat yang mereka dukung baik dari balik layar atau secara terang-terangan.
Inilah mengapa kemudian, Pilkada Karawang akan berjalan dengan sejumlah tantangan dan potensi kerawanan. Meski memang strategi yang kurang matang dari tim sukses juga berpeluang merugikan pasangan calonnya.
Lantas, bagaimanakah peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyukseskan gelaran Pilkada Karawang, tanpa harus tersandera oleh peran aktif tim sukses ?
Diskominfo adalah ujung tombak dalam penyampaian program dan kinerja pemerintah.
Ketua Karawang Monitoring Group (KMG), Imron Rosadi menuturkan lebih lanjut, pada era keterbukaan informasi publik, posisi Diskominfo mempunyai peran yang sangat penting.
"Hal itu untuk menjaga citra positif lembaga pemerintah, Tanpa adanya intervensi dari pihak manapun dengan kepentingan apapun, intinya diskominfo harus tegas, lugas dan menjadi terdepan dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan, keluhan-keluhan masyarakat. Bukan yang seperti saat ini terjadi, ketika publik bertanya yang memberikan jawaban adalah tim sukses calon," ujarnya, Rabu (4/9/2024).
Diskominfo harus dapat melakukan kajian internal seputar informasi hoaks lalu mengeksposnya terkait hoaks dan disinformasi Pilkada. Disamping itu, Diskominfo juga harus mengembangkan kemitraan dengan institusi dan para pegiat media dalam membantu pencegahan terjadinya politik transaksional dan pragmatisme politik, tapi juga ke wilayah yang sifatnya berpotensi mengganggu Pilkada, seperti ketidak-netralan ASN, potensi penyalah-gunaan bantuan pemerintah, dan gangguan profesionalisme dan integritas penyelenggara pilkada.
"Pilkada Karawang merupakan hajat demokrasi yang sangat bermakna. Kebermaknaannya terletak pada harapan akan lahirnya pemimpin yang representatif dan membawa perubahan menuju Karawang lebih baik lagi. Oleh karena itu, Pilkada harus ditekadkan untuk mencapai kualitas terbaik, baik secara teknis maupun pencapain secara etis," pungkasnya.
Teddy/Red
